bintangpena.com-Ponorogo- Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi tolok ukur penting dalam menilai kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat disebuah daerah.

Banyak unsur yang mempengaruhi pertumbuhan angka IPM. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, umur harapan hidup, hingga pengeluaran per kapita.

Di Kabupaten Ponorogo, angka IPM terus mengalami tren pertumbuhan positif sejak empat tahun terakhir.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Ponorogo, IPM di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022 mencapai 72.59 persen. Lalu pada tahun 2023 mencapai 73,18 persen atau tumbuh 0,81 persen poin (meningkat 0.59 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

SIMBOLIS : Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo secara simbolis menyerahkan peralatan membatik kepada salah seorang siswa LKP beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo, Nurhadi Hanuri mengatakan, naiknya IPM tersebut salah satunya dipengaruhi dari rata-rata lama sekolah (RLS) masyarakat.

“Dindik terus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan itu kepada masyarakat melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal,” katanya, Rabu (30/10/2024).

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mencanangkan program kesetaraan pendidikan Paket A, B, dan C. Program yang bertujuan untuk mengatasi rendahnya rata-rata lama sekolah warga itu sudah berjalan sejak tahun 2023.

“Pada tahun 2023, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 440 juta untuk membantu penyelesaian lama sekolah di masyarakat. Alokasi dana tersebut telah mampu meluluskan 440 pembelajar di program paket A, B, dan C,” jelasnya.

ANTUSIAS : Puluhan peserta didik salah satu LKP berfoto bersama saat acara pembukaan pelatihan.

Lebih lanjut Nurhadi mengungkapkan guna mendukung program itu pihaknya berkolaborasi dengan sejumlah lembaga di Ponorogo. Sedikitnya ada 9 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan 1 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Nurhadi juga menambahkan saat ini pihaknya telah menganggarkan dana sebesar Rp 1,4 miliar untuk keberlanjutan program ditahun 2025 nanti.

“Karena di dalam program kesetaraan selain program belajar, juga dilaksanakan kewirausahaan sehingga akan bisa mendukung masyarakat lebih terampil dan nantinya bisa melakukan usaha sendiri untuk meningkatkan kesejahteraannya itu,” papar Nurhadi.

“Ini yang terus kita dorong sehingga Pemda berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya menuntaskan lama belajar masyarakat bisa tercapai sesuai apa yang diharapkan,” pungkasnya.

Sehingga Rata-rata Lama Sekolah (RLS 25thn+) terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020. Yakni dari angka 7,54 persen pada 2020 bergerak menjadi 7,55 persen ditahun 2021. Kemudian tahun 2022 menjadi 7,77 persen, dan tahun 2023 mencapai 7,78 persen atau meningkat 0,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Begitu juga dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang ikut meningkat sejak tahun 2020. Pada tahun 2020 di angka 13,73 persen, pada tahun 2021 menjadi 13,74 persen. Sedangkan pada tahun 2022 menjadi 13,76 persen, dan pada tahun 2023 mencapai 13,77 persen, atau lebih tinggi 0,07 persen dibandingkan sebelumnya. (daz)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page