bintangpena.com -Ponorogo- Tidak mau rugi, Pemkab Ponorogo terus mengoptimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026. Kali ini dana didistribusikan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani tembakau, Selasa (3/11).

Melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, pemerintah menganggarkan sekitar Rp. 3 miliar. Dana itu dialokasikan untuk pengadaan bantuan alat mesin pertanian, hingga pembangunan infrastruktur perkebunan.

“Petani khususnya tembakau kita sangat membutuhkan bantuan ini. Mereka akan mampu bekerja dengan baik jika ditunjang dengan peralatan yang memadai,” ungkap Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita.

Kali ini, anggaran senilai Rp. 3 miliar itu telah dialokasikan untuk pembelian peralatan. Mulai dari kultivator, hand tractor rotari, jalan produksi perkebunan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT), YATD, hingga mesin perajang tembakau.

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Ponorogo, M. Tunggul Swastiko, mengatakan sejumlah bantuan yang bersumber dari DBHCHT tersebut telah disalurkan kepada sejumlah kelompok tani penerima manfaat.

“Alhamdulillah semua sudah selesai, sudah tersalurkan. Hari ini terakhir untuk YATD juga sudah kita berikan kepada masyarakat,” kata Tunggul.

Menurut dia, pemanfaatan DBHCHT tidak hanya menyasar kecamatan yang selama ini dikenal sebagai sentra produksi tembakau. Pemerintah daerah juga memperluas jangkauan bantuan ke wilayah pengembangan baru agar manfaat anggaran lebih merata sekaligus mendorong tumbuhnya kawasan perkebunan tembakau.

“Ada tiga kecamatan yang selama ini menjadi sentra tembakau Ponorogo adalah Babadan, Balong, dan Jambon. Sementara daerah pengembangan lainnya mulai tumbuh ada di Grogol, Sawoo, Sambit, Kauman, Jenangan, hingga wilayah timur seperti Pulung, Soko, dan Pudak.

Dia memperkirakan jumlah petani tembakau di Ponorogo saat ini mencapai 2.000 hingga 3.000 orang. Dengan jumlah tersebut, intervensi pemerintah melalui bantuan sarana produksi dinilai penting, terutama untuk menghadapi persoalan semakin sulitnya memperoleh tenaga kerja pertanian.

“Yang pasti dan yang utama itu adalah untuk menurunkan biaya produksi. Intervensi mekanisasi ini akan memudahkan dan meringankan petani ditengah sulitnya mencari tenaga kerja,” jelasnya.

Selain mekanisasi, pembangunan infrastruktur perkebunan juga menjadi perhatian. Bantuan jalan produksi, RJIT, dan YATD diharapkan mempermudah mobilisasi hasil panen maupun distribusi sarana produksi dari dan menuju lahan pertanian. Dengan akses yang lebih baik, petani diharapkan dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi beban biaya operasional.

Pemerintah juga berupaya membuka akses pemasaran yang lebih luas dengan mencari pembeli atau buyer, baik dari perusahaan besar maupun perseorangan. Langkah tersebut diharapkan menciptakan persaingan yang sehat sehingga petani memiliki alternatif pasar dan tidak bergantung pada satu pembeli.

Sebelumnya, pada Juli lalu Dinas Pertanian Ponorogo juga telah menyalurkan bantuan sarana pascapanen tembakau yang meliputi mesin perajang, ungkal, gobet atau pisau perajang, generator, para-para, dan widig. Bantuan tersebut diserahkan kepada kelompok tani dari sejumlah wilayah, antara lain Pulung, Pudak, Balong, Slahung, dan Ponorogo. (daz/adv)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page