bintangpena.com -Ponorogo- Tidak ingin berlarut-larut terkait viralnya kasus penarikan dana sumbangan di SMPN 1 Ponorogo yang mencapai jutaan rupiah per siswa, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko langsung ambil sikap. Bupati melakukan pembinaan kepada puluhan Kepala SMPN se-Kabupaten Ponorogo pada Rabu (4/10/2023) di Aula SMPN 2 Ponorogo. “Memprogram sesuatu itu memang dibutuhkan. Khususnya untuk kebutuhan anak, meningkatkan mutu, serta untuk memajukan prestasi itu masih wajar,” ungkap Bupati. SERIUS : Puluhan guru SMPN se-Kabupaten Ponorogo saat kegiatan pembinaan Bupati di aula SMPN 2 pada Rabu (4/10/2023). Kang Bupati juga menekankan untuk setiap program yang sekiranya membutuhkan sumbangan wali murid, harus dilakukan sesuai aturan Permendikbud nomor 75 tahun 2016. “Sumbangan itupun harus dibicarakan matang dengan komite sekolah, tidak memberatkan wali murid, dan sesuai keinginan wali murid,” imbuhnya. Tidak kalah penting, lanjutnya sumbangan itu diperuntukkan untuk operasional yang benar-benar dibutuhkan guna peningkatan kualitas pendidikan. Diakui Kang Bupati, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memang belum cukup untuk memenuhi tuntutan kualitas pendidikan. Termasuk keinginan orang tua demi memberikan yang terbaik, bagi anaknya. Karena itu, rencana dan komunikasi matang sangat dibutuhkan sebelum menarik sumbangan. “Dibicarakan betul dengan wali murid anak-anak kita ini mau jadi apa. Satu ingin itu, satu ingin ini, semua pengen top. Dana BOS memang tidak cukup, untuk pembinaan secara keseluruhan,” paparnya. Kepada puluhan KS, Bupati juga memberikan arahan. Khususnya terkait mekanisme sumbangan siswa. Arahan tersebut diharapkan mampu menyatukan persepsi, menguatkan soliditas, dan menyeragamkan langkah lembaga – lembaga pendidikan dilingkup Dinas Pendidikan Ponorogo, maupun Pemkab Ponorogo. Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo, Nurhadi Hanuri menambahkan jika pihaknya selalu memberikan bimbingan dan arahan. Nurhadi meminta lembaga pendidikan agar taat regulasi, dan selalu melakukan komunikasi aktif dan terukur agar tidak terjadi keteledoran yang dapat menimbulkan kontroversi. Nurhadi juga berharap para Kepala Sekolah harus cerdas dan inovatif. Mampu menghadirkan solusi untuk mengatasi permasalahan, dan bersinergi dengan siapa saja. Mereka juga harus bisa menerjemahkan kebutuhan peserta didik, keinginan dan kemampuan wali murid, serta memilah program mana yang prioritas. (daz) Post navigation Usung Tema Lawan Perundungan, Bangun Peradaban UMPO Gelar Mastamaru 2023 Ajak Tingkatkan Mutu Pendidikan, Bupati Ponorogo Dorong APSI Lebih Intens Lakukan Pendampingan Guru